Gibran Sempat Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Sekaligus Minta Kesempatan Buktikan Ijazah
NASIONAL - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) turut membahas polemik dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Informasi mengenai pembicaraan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung cukup lama, yakni sekitar dua setengah jam. Sejumlah persoalan turut menjadi bahan pembicaraan, termasuk dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.
Menurut Prasetyo, dalam kesempatan itu Gibran secara langsung meminta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme peradilan.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Tak hanya membahas persoalan ijazah, pertemuan tersebut juga diwarnai penyampaian niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu disampaikan di tengah berkembangnya berbagai polemik yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam diskusi tertutup tersebut. Namun, ia tidak merinci secara detail isi saran yang disampaikan kepala negara.
Ia juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Presiden justru menyampaikan sejumlah saran sebagai bahan pertimbangan.
“Di dalam diskusi itu Bapak Presiden menyampaikan saran-saran,” jelasnya.
Terkait rencana Gibran menempuh jalur PTUN untuk membuktikan dokumen pendidikannya, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang akan dijalankan.
Ia menyatakan, apabila Gibran ingin menggunakan jalur peradilan untuk menjawab berbagai persoalan yang dipersoalkan publik, maka langkah tersebut dipersilakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kan itu proses hukum ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui PTUN,” pungkas Prasetyo.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sendiri menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Keinginan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah PTUN kini menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam polemik yang melibatkan orang nomor dua di Indonesia tersebut.***
