Mobil Hybrid Berpeluang Bebas Ganjil Genap, Kemenperin Koordinasi dengan Instansi Terkait
OTOMOTIF - Pemilik mobil hybrid berpeluang mendapatkan kemudahan berkendara di kawasan yang menerapkan aturan ganjil genap. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendorong pemberian insentif tambahan bagi kendaraan elektrifikasi, termasuk kemungkinan pengecualian dari pembatasan lalu lintas berdasarkan nomor pelat kendaraan.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji setelah melakukan pertemuan dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).
Menurut Sarmuji, dukungan terhadap kendaraan elektrifikasi tidak harus selalu diberikan dalam bentuk keringanan pajak. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan berbagai fasilitas nonfiskal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan kendaraan yang lebih efisien.
Dikutip dari pemberitaan detikOto, Kamis (22/10/2026), sejumlah opsi yang diusulkan meliputi pembebasan ganjil genap, kemudahan administrasi, serta penyediaan area parkir khusus bagi kendaraan tertentu.
Mobil Hybrid hingga PHEV Masuk Usulan Insentif
Selama ini, kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) telah memperoleh sejumlah fasilitas, termasuk pengecualian dari aturan ganjil genap di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kendaraan hybrid, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Range Extended Electric Vehicle (REEV) masih diusulkan untuk mendapatkan skema insentif tambahan.
Kemenperin menilai berbagai teknologi elektrifikasi tersebut memiliki potensi dalam mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, pemerintah ingin merumuskan bentuk dukungan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis kendaraan.
Meski demikian, usulan tersebut belum berarti seluruh mobil hybrid secara otomatis dapat melintas di kawasan ganjil genap tanpa pembatasan. Penerapannya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait.
Dinilai Bisa Menekan Konsumsi BBM
Salah satu pertimbangan di balik usulan insentif ini adalah kemampuan kendaraan hybrid dalam mengombinasikan mesin pembakaran internal dengan motor listrik.
Teknologi tersebut memungkinkan penggunaan energi listrik untuk membantu menggerakkan kendaraan sehingga konsumsi BBM dapat lebih efisien, bergantung pada jenis kendaraan dan kondisi pemakaian.
Berbeda dengan mobil listrik murni yang mengandalkan baterai sebagai sumber tenaga utama, kendaraan hybrid tetap menggunakan mesin berbahan bakar. Karakteristik ini membuatnya dapat menjadi salah satu pilihan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi tanpa sepenuhnya bergantung pada fasilitas pengisian daya.
Kemenperin juga melihat pengembangan kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV sebagai peluang untuk memperkuat industri otomotif nasional. Pasalnya, sejumlah komponen kendaraan bermesin konvensional masih dapat dimanfaatkan dalam proses transisi menuju teknologi elektrifikasi.
Implementasi Masih Membutuhkan Koordinasi
Rencana pemberian insentif tersebut tidak dapat diterapkan hanya melalui keputusan Kemenperin. Pengaturan lalu lintas, termasuk kebijakan ganjil genap di wilayah tertentu, melibatkan kewenangan instansi lain dan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk membahas kemungkinan penerapan kebijakan tersebut. Kajian juga diperlukan untuk menentukan bentuk insentif, persyaratan kendaraan yang berhak menerima fasilitas, dan mekanisme pelaksanaannya.
Selain insentif nonfiskal, Kemenperin turut membuka pembahasan mengenai kemungkinan pemberian insentif fiskal, seperti keringanan pajak. Namun, besaran fasilitas yang nantinya diberikan kepada kendaraan hybrid tidak harus sama dengan insentif bagi mobil listrik berbasis baterai.
Pemerintah berharap berbagai bentuk dukungan tersebut dapat membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi sekaligus mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.
Pemilik Mobil Hybrid Masih Harus Mengikuti Aturan
Bagi masyarakat yang saat ini menggunakan mobil hybrid, penting untuk memahami bahwa pembebasan ganjil genap masih sebatas usulan yang sedang didorong pemerintah.
Sebelum ada keputusan resmi dari otoritas yang berwenang, pemilik kendaraan hybrid tetap perlu mengikuti ketentuan lalu lintas yang berlaku di wilayah masing-masing, termasuk pembatasan ganjil genap di Jakarta apabila kendaraannya tidak termasuk kategori yang dikecualikan.
Jika nantinya disetujui, kebijakan tersebut berpotensi menjadi tambahan kemudahan bagi pengguna kendaraan elektrifikasi. Namun, waktu penerapan, cakupan kendaraan, dan persyaratan untuk memperoleh fasilitas itu masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Dengan demikian, usulan Kemenperin ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai perluasan insentif kendaraan elektrifikasi. Realisasinya akan bergantung pada hasil koordinasi dan penetapan aturan resmi oleh pihak yang memiliki kewenangan.***
