KPK OTT di Lingkungan BNPB, 14 Orang Diamankan dan Uang Rp1,4 Miliar Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian. Operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek itu juga menyasar sejumlah pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam OTT ini, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia emas. Kasus tersebut diduga berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk program yang memanfaatkan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam dugaan perkara tersebut.

Menurut Budi, pihak-pihak yang diperiksa berasal dari unsur internal BNPB maupun kalangan swasta. KPK belum mengungkapkan secara terperinci identitas seluruh orang yang diamankan karena proses pendalaman masih berlangsung.

“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama,” ujar Budi Prasetyo di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan, KPK telah menjadwalkan ekspose atau gelar perkara di tingkat pimpinan untuk membahas hasil operasi tersebut. Tahapan ini dilakukan guna menentukan status hukum pihak-pihak yang telah diamankan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kecukupan bukti.

Terkait barang bukti, Budi menyebut angka Rp1,4 miliar masih merupakan penghitungan awal dari tim di lapangan. Selain uang tunai, penyidik juga menemukan emas dalam bentuk batangan serta tabungan emas, yang jumlah keseluruhannya masih dalam proses pendataan.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Dana tersebut merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga pemeriksaan dan gelar perkara selesai dilakukan, KPK masih mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak. Penetapan status hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan proses hukum yang berjalan.***