Kasus KUR BSI Rp4,82 Miliar, Kejari Tebo Eksekusi Pengembalian Rp3,82 Miliar
TEBO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo mengembalikan uang sebesar Rp3.825.022.283 kepada PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Pengembalian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 tahun 2021.
Pengembalian uang tersebut disampaikan Kepala Kejari Tebo Dr. Alfian Bombing, S.H., M.H., saat menggelar konferensi pers di Aula Kantor Kejari Tebo, Selasa (6/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kajari Tebo didampingi sejumlah pejabat struktural Kejari Tebo serta perwakilan BSI. Uang yang dieksekusi sebelumnya berada dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejari Tebo.
Pelaksanaan pengembalian tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7477 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 15 Juli 2026.
Dari jumlah Rp3,825 miliar yang dikembalikan, sebesar Rp2.397.258.168,85 berasal dari pembayaran angsuran pokok yang telah disetorkan 26 nasabah BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 hingga 24 Januari 2025.
Sementara itu, Rp1.427.764.114 lainnya merupakan pembayaran klaim asuransi yang diterima BSI dari Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.
Kedua sumber dana tersebut tercatat sebagai bagian dari temuan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran pembiayaan KUR pada BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 selama periode 2021. Kejari Tebo menemukan adanya sejumlah pelanggaran, termasuk dugaan fraud dan pelanggaran terhadap Code of Conduct dalam proses pembiayaan.
Total pembiayaan yang menjadi objek perkara mencapai Rp4.825.000.000 dan melibatkan 26 nasabah.
Dari hasil penyidikan, modus penyimpangan yang ditemukan cukup beragam. Di antaranya penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan pembiayaan, manipulasi data terkait pekerjaan maupun usaha nasabah, serta rekayasa kemampuan membayar atau repayment capacity.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyalahgunaan agunan milik nasabah yang pembiayaannya telah berstatus write off. Dana hasil pencairan pembiayaan juga diduga digunakan dan dibagikan untuk kepentingan pribadi.
Kejari Tebo menjelaskan, dari 26 nasabah tersebut, sebanyak 14 orang memperoleh pembiayaan dengan total plafon Rp2,625 miliar. Dalam kelompok ini, ditemukan dugaan pemanfaatan atau peminjaman identitas pihak lain sebagai bagian dari pengajuan KUR.
Sedangkan 12 nasabah lainnya menerima pembiayaan dengan total plafon Rp2,2 miliar. Pada kelompok tersebut, penyidik menemukan dugaan rekayasa data pekerjaan, repayment capacity hingga pemecahan plafon pembiayaan.
Rekayasa tersebut diduga dilakukan agar permohonan pembiayaan terlihat memenuhi ketentuan scoring serta batas kewenangan persetujuan. Kejari Tebo menyebut 12 nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai penerima pembiayaan KUR berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dalam proses pengajuan dan analisis pembiayaan, data diproses melalui aplikasi APPLE/I-Kurma oleh Mardiantoni bin Muhtar M yang saat itu menjabat sebagai Micro Staff.
Selanjutnya, persetujuan pembiayaan diberikan Ermalia Wendi bin Akmal selaku Branch Manager BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1.
Menurut Kejari Tebo, proses persetujuan tersebut tidak dilengkapi sejumlah persyaratan pencairan maupun covenant yang seharusnya dapat digunakan untuk memitigasi risiko bank. Kondisi tersebut dinilai membuat proses pencairan pembiayaan menjadi lebih mudah.
Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, penyimpangan pembiayaan terhadap 26 nasabah tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.825.000.000.
Dalam perkara ini, dua orang telah berstatus terpidana dan telah menjalani eksekusi pidana pokok berupa hukuman penjara. Mereka adalah Ermalia Wendi bin Akmal, mantan Branch Manager BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1, serta Mardiantoni bin Muhtar M, mantan Micro Staff BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1.
Selain kedua terpidana tersebut, Kejari Tebo menyampaikan masih terdapat satu terdakwa berinisial H.A.P. yang disebut turut terlibat dalam perkara tersebut.
Perkara yang menjerat H.A.P. kini berada dalam tahapan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi untuk proses hukum selanjutnya.
Dengan pelaksanaan eksekusi ini, Kejari Tebo telah menyerahkan kembali dana sebesar Rp3,825 miliar kepada BSI. Adapun total kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan BPKP mencapai Rp4,825 miliar.
Kejari Tebo menegaskan pengembalian dana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus langkah pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut.
Sementara terhadap pihak yang masih berstatus terdakwa, proses hukum tetap berjalan dan seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatannya mengacu pada keterangan resmi aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.***
