Hotspot Indonesia Bertambah 39 Titik, Papua Selatan Masih dalam Status Tanggap Darurat.
![]() |
| Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam permukiman masyarakat. |
VIRAL - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia masih menjadi perhatian. Hingga Jumat (30/10/2026), jumlah titik panas atau hotspot tercatat mencapai 118 titik, meningkat dibandingkan pemantauan pada hari sebelumnya.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya penambahan sebanyak 39 titik panas dalam kurun waktu satu hari. Papua Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 84 titik.
Tingginya temuan tersebut semakin menjadi perhatian menyusul laporan kebakaran di Kabupaten Merauke yang disebut telah berdampak terhadap permukiman warga dan lingkungan masyarakat adat.
Papua Selatan Mendominasi Sebaran Hotspot
Berdasarkan pemantauan melalui sistem SiPongi milik Kementerian Kehutanan, sebaran titik panas tidak hanya ditemukan di Papua Selatan. Sejumlah provinsi lain juga terpantau memiliki indikasi peningkatan aktivitas suhu permukaan.
Kalimantan Timur berada di urutan berikutnya dengan 24 titik panas. Sementara itu, Sulawesi Selatan mencatat lima titik, Sulawesi Tengah empat titik, dan Sulawesi Barat satu titik.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa temuan hotspot melalui pemantauan satelit tidak serta-merta menunjukkan jumlah kebakaran yang terjadi di lapangan.
Titik panas merupakan indikasi adanya anomali suhu pada permukaan bumi. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah lokasi tersebut benar-benar mengalami kebakaran.
Melalui siaran pers Nomor SP.652/HKLN/10/2026, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya patroli, pemeriksaan lapangan atau groundcheck, serta pemantauan berkelanjutan guna memastikan kondisi sebenarnya.
Kebakaran di Merauke Mengancam Permukiman Warga
Di tengah meningkatnya jumlah titik panas, kondisi di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, turut menyita perhatian.
Laporan yang diunggah akun Threads @waansyahda pada Rabu (28/10/2026) menyebutkan kebakaran melanda kawasan Kampung Yanggandur dan Kampung Turiram.
Dalam laporan tersebut, sejumlah rumah warga dikabarkan ikut terbakar. Masyarakat adat setempat juga disebut harus menghadapi kepulan asap yang menyelimuti kawasan permukiman dengan perlindungan yang terbatas.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak kebakaran.
Selain mengancam tempat tinggal, karhutla juga berpotensi mengganggu lingkungan alam yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut.
Luas Lahan Terbakar di Papua Capai 2.393 Hektare
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan luas lahan yang terbakar di wilayah Papua telah mencapai sekitar 2.393 hektare.
Dari total tersebut, sekitar 161,5 hektare di antaranya berada di wilayah Papua Selatan.
Upaya pemadaman masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi tim di lapangan adalah sulitnya menjangkau sejumlah titik kebakaran akibat kondisi geografis dan akses menuju lokasi yang terbatas.
Di sisi lain, turunnya hujan di beberapa wilayah Papua diharapkan dapat membantu mengurangi intensitas kebakaran sekaligus menekan penyebaran asap.
Status Tanggap Darurat Diperpanjang hingga November
Kementerian Kehutanan menyebut status tanggap darurat karhutla di Papua Selatan masih diberlakukan hingga 28 November 2026.
Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran, termasuk mengupayakan penanganan di kawasan yang berpotensi terdampak lebih luas.
Meningkatnya jumlah hotspot menjadi pengingat bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir. Selain penanganan api, perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian.
Terlebih, bagi masyarakat adat di Merauke, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan tempat tinggal serta keberlangsungan ruang hidup mereka.***
